Banjarbaru, kradionews.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026, Kamis (2/10/2025) di Gedung Idham Chalid, Komplek Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
FGD dihadiri langsung Gubernur Kalsel H Muhidin, Bupati HSS Syafrudin, Sekda Muhammad Noor bersama kepala daerah se-Kalsel.
FGD ini digelar menyusul adanya penurunan drastis alokasi dana transfer daerah yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026, kondisi yang memerlukan persiapan dan strategi matang dari seluruh Pemerintah Daerah di Kalsel.
Latar belakang utama digelarnya FGD ini adalah proyeksi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Provinsi Kalsel sendiri mengalami penurunan anggaran yang signifikan, dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun, atau sekitar 48%.
Meskipun persentase penurunannya masih tergolong rendah dibandingkan beberapa provinsi lain yang mencapai lebih dari 50%, angka ini tetap menjadi tantangan serius bagi fiskal daerah.
Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, bahwa FGD ini diselenggarakan untuk melihat komitmen seluruh daerah dalam menghadapi kondisi fiskal 2026.
”Ini harus kita persiapkan sedini mungkin karena adanya perubahan alokasi dana transfer ke daerah sekarang ini,” tegasnya.
Karena, konsekuensinya tidak ringan terhadap fiskal daerah, baik provinsi maupun kabupaten, sehingga perlu strategi tegaskan untuk mencari jalan keluarnya.
Dalam arahannya, Gubernur H Muhidin memberikan beberapa penekanan utama bagi Pemerintah Daerah se-Kalsel dalam mengelola anggaran 2026, antara lain, berupa pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas yang tidak substansial.
Kemuadian memprioritas kegiatan strategis, dengan fokus pada program yang dapat selesai cepat dan dapat dialokasikan pada APBD Perubahan.
Penerapan sistem multiyears (tahun jamak) untuk program-program pembangunan besar guna menjamin keberlanjutan dan efisiensi proyek.
FGD ini juga menjadi wadah diskusi mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak turut memaparkan berbagai kiat dan potensi yang dapat digali oleh daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi.
Para peserta dari berbagai daerah juga menggunakan forum ini untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan usulan yang relevan dengan kondisi fiskal daerah masing-masing, yang nantinya akan dikompilasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan transfer daerah selanjutnya.
Tak terkecuali, Kabupaten HSS juga merasakan dampak dari penurunan dana transfer daerahnya, dengan proyeksi penurunan dana transfer dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun, atau sekitar 20,59%.(Ica)