Kandangan,Kradionews.com-Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor mengikuti rangkaian pertemuan dan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026.
Kegiatan tersebut difasilitasi Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusionalnya sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam agenda itu, sejumlah kepala daerah di Kalimantan Selatan turut diundang, di antaranya Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, Bupati Tapin, Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Balangan, dan Bupati Tabalong.
Para kepala daerah dijadwalkan melakukan koordinasi dan audiensi dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati HSS menyampaikan sejumlah usulan program prioritas daerah sekaligus membahas harmonisasi urusan pemerintahan daerah.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan program prioritas daerah agar dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Syafrudin Noor.
Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap melalui koordinasi ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memperoleh dukungan program strategis yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang membahas sinkronisasi program strategis nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyerap berbagai program strategis pemerintah pusat, memperkuat kolaborasi lintas daerah, serta mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.