Kandangan, kradionews.com – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Jawaban eksekutif tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (16/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS Muhammad Kusasi dan dihadiri segenap anggota dewan.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penajaman prioritas program serta optimalisasi sumber pendapatan lain, agar pembangunan tetap terlaksana sesuai target.
“Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta menggandeng pihak swasta untuk mendukung pembangunan,” ujar Noor.
Kepada Fraksi Golkar, Sekda menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah tetap fokus pada penguatan sektor unggulan yang menopang perekonomian, sekaligus peningkatan daya saing.
“Pertumbuhan ekonomi inklusif ditempuh melalui strategi peningkatan nilai tambah produk unggulan, penguatan kinerja sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta perluasan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Menjawab Fraksi PKB, Sekda menjelaskan bahwa anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebesar Rp49,45 miliar dialokasikan untuk bantuan sosial tidak terencana akibat bencana sosial maupun bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, santunan kebakaran, serta santunan kematian.
“Anggaran belanja tidak terduga juga digunakan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menyatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lebih lanjut agar potensi daerah dapat diimplementasikan dalam program prioritas sesuai regulasi.
“Terima kasih atas perhatian dan saran yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran belanja daerah,” ujarnya.
Sementara itu, menjawab Fraksi Gerindra, Sekda menegaskan pemerintah daerah sependapat untuk memperhatikan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kami akan mengutamakan jenis-jenis pendapatan yang berdampak langsung kepada masyarakat luas,” katanya.
Adapun kepada Fraksi PPP Gelora, Sekda menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengembangkan desa wisata, seperti Desa Wisata Bambu dan Kampung Gabus Haruan, yang menjadi pilot project pengembangan.
“Pemerintah daerah juga mengembangkan desa wisata yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat lokal, melalui optimalisasi potensi alam dan budaya desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kawan Media Group
