KANDANGAN, kradionews.com – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Suriani, memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten HSS dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum berbasis digital, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pengelolaan JDIH Tahun 2025, di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis (13/6).
FGD ini diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten HSS sebagai pemangku JDIH, sekaligus menjadi forum strategis untuk memperoleh masukan, evaluasi, serta saran perbaikan langsung dari Pusat JDIH Nasional, guna memperkuat peran JDIH dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Wabup Suriani menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih JDIH HSS. Ia menyebut, pada penilaian nasional tahun 2023 yang diumumkan pada 2024, JDIH HSS berhasil meraih penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik dalam Kategori Peningkatan Kinerja di Zona Wilayah Tengah Indonesia Tingkat Kabupaten.
“Alhamdulillah, ini adalah prestasi luar biasa. Artinya, kita telah melakukan lompatan besar dalam pengelolaan JDIH selama beberapa tahun terakhir,” ujar Wabup.
Wabup juga mengajak seluruh tim pengelola untuk terus menjaga semangat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum.
Sebagai narasumber dalam FGD ini turut hadir dari Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN Kemenkumham RI, yakni Diden Priya Utama, Faizal Yusuf, Kadek Derik Yunita Sari, dan Erik Noer Abdullah. Para narasumber memberikan masukan teknis sekaligus evaluasi atas pelaksanaan JDIH di daerah.
Kegiatan juga diisi dengan arahan dari Kepala Bidang Bina JDIHN BPHN, Emalia Suwartika yang memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab HSS dalam pengembangan JDIH.
“semoga JDIH Kabupaten HSS dapat menjadi role model dalam pengelolaan JDIH tingkat daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan” harapnya
KAWAN MEDIA GROUP
