Kandangan, kradionews.com- Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan observasi percontohan kabupaten antikorupsi dan evaluasi kinerja kepala daerah, di Aula Rakat Mufakat, Senin (9/3/2026).
Rakor digelar merupakan tindak lanjut dari pertemuan daring bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait sosialisasi Kepmendagri Nomor 700.1.1.4-180 tahun 2026.
Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiki Rahmawaty, mengatakan saat ini Kabupaten HSS tengah bersiap menghadapi observasi sebagai calon daerah percontohan antikorupsi.
Menurutnya, penilaian akan difokuskan pada lima dinas strategis yang menjadi garda terdepan pelayanan publik, yakni Dinas Kesehatan (RSUD), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melalui Mall Pelayanan Publik dan Dinas Kominfo SP.
Wabup HSS Suriani, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Wabup minta seluruh OPD menyelaraskan program kerja dengan Astacita Presiden, khususnya program yang masuk dalam strategi nasional.
“Daerah harus mampu lebih mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Dia meminta sejumlah sektor memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti parkir, pariwisata, penyewaan gedung, pengelolaan cottage wisata, fasilitas olahraga hingga layanan rumah sakit.
“Jaga integritas dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten HSS,” ujar Wabup Suriani.
Penulis: Anisa Putri
Editor: Amutz