Kandangan,Kradionews.com-Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),di ruang rapat Paripurna DPRD HSS, Senin (20/10).
Menurut Bupati Syafrudin Noor Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta terkelola dengan baik. BMD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sekaligus aset vital penunjang operasional pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, tujuan utama Ranperda ini adalah mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang tepat sasaran.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah akan memiliki pedoman yang jelas dalam penyusunan kebutuhan aset, menjaga keamanan, serta menyeragamkan langkah pengelolaan di seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa pengelolaan aset bukan sekadar membangun atau membeli, melainkan juga merawat dan memanfaatkannya dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian daerah.
“Aset daerah harus dikelola menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, hingga pengawasan dan pengendalian,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten HSS berharap Ranperda tersebut dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset, mendukung pembangunan daerah, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah ini, kata Bupati, menjadi bukti komitmen Pemkab HSS dalam memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik.
“Seperti pondasi rumah, aturan yang kuat akan membuat bangunan daerah berdiri kokoh untuk kepentingan bersama,” tutupnya.
Kawan Media Group
