Kandangan,Kradionews.com-Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Suriani,mewakili Bupati H. Syafrudin Noor menghadiri kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Hasil Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar di All Outbond Loksado, Rabu (22/10) Malam.
Kehadiran Wabup menunjukkan komitmen Pemkab HSS dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Acara berlangsung dalam suasana santai namun tetap penuh makna, diikuti jajaran pejabat Pemkab HSS bersama tim dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Hadir di antaranya Edy Sumarsono mewakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Endah Kartina selaku Koordinator Wilayah II Penilaian IRH, serta Ramadhan Dwi Cahyo, Analis Kebijakan Ahli Madya.
Dari tingkat daerah turut hadir perwakilan BPHN, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, para asisten, kepala perangkat daerah, hingga jajaran Bagian Hukum Setda HSS.
Dalam sambutan Bupati HSS H. Syafrudin Noor yang dibacakan Wabup Suriani, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkumham dalam memperkuat tata kelola hukum di HSS.
“Reformasi hukum adalah bagian penting dari reformasi birokrasi. Kita ingin sistem hukum yang bersih, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujar Suriani membacakan pesan bupati.
Wabup Suriani menambahkan, Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi tolok ukur sejauh mana pembenahan regulasi dan pelayanan publik berbasis hukum dijalankan di daerah.
Sementara itu, JDIH berperan memastikan masyarakat dapat mengakses produk hukum daerah secara terbuka dan mudah.
“JDIH bukan hanya urusan administrasi, tapi juga bentuk nyata keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah kepada publik,” tegasnya.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemkab HSS berharap dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan kualitas pengisian E-Report JDIH dan pelaksanaan Reformasi Hukum Tahun 2025 agar menghasilkan capaian yang semakin optimal.
“Kita jadikan forum ini ajang belajar bersama agar pengelolaan hukum di HSS semakin tertib, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Suriani.
Kawan Media Group.